TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK), mengatakan pemerintah pada tahun 2008 sempat berencana mengonversi penggunaan minyak tanah ke briket batu bara. Hal itu antara lain berfungsi untuk mengurangi konsumsi BBM masyarakat, dan saat itu subsidi terbesar pemerintah adalah minyak tanah.

JK saat acara peluncuran buku Wijayanto Samirin yang berjudul "Bridging The GAP dan No Easy Way," Pascasarjana Universitas Paramadina, Energy Building, komplek SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2014), mengatakan sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan penggunaan briket batu-bara, pemerintah mulai mempopulerkan penggunaan briket.

"Bikinlah pameran briket batu bara di Kemayoran. Presiden meninjau, tapi belum bisa diambil keputusan karena JK sendiri mengaku masih ragu," ujarnya.

Pemerintah saat itu lalu mengirimkan sejumlah perempuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan ke Tiongkok, dan menyaksikan efektivitas penggunaan briket batu bara.

"Kenapa wanita? Karena yang masak itu perempuan di rumah," jelasnya.

Di Tiongkok rombongan tersebut justru ditertawakan, karena Tiongkok sendiri sudah tidak lagi menggunakan briket batu bara. Mendapat laporan tersebut pemerintah pun membatalkan rencana konversi minyak tanah ke briket batu bara.

"Akhirnya LPG. Konversi minyak tanah ke LPG adalah yg paling mendalam, sistematis, paling murah, dan paling cepat di dunia," jawabnya.

Awalnya JK meminta salah seorang adiknya, untuk melakukan perbandingan antara minyak tanah dan gas, seerta timbangan. Ia kemudian membeli satu kompor LPG dan satu kompor minyak tanah. Dua-duanya kemudian sama-sama digunakan untuk air 1 liter.

"Hasilnya ternyata LPG lebih hemat,"

Pertama saya suruh adik saya insinyur, periksa kalorinya. 1 Kg LPG lebih murah. Saya riset betul, pembuktiannya itu 1,8 juta. Hanya beli timbangan, kompor dua, 1 LPG dan 1 Minyak tanah, dengan 1 liter air. Berapa banyak, ternyata 1-2

"Supaya ada akademisinya, kita test, kita pakai Trisakti karena ada fakuktas mineral dan saat itu Trisakti masih suka demo. Dan kita cek tiga kali, ternyata benar lebih irit LPG," jelsnya.

Pemerintah akhirnya memberikan gratis kompor kepada masyarakat, dan menghabiskan dana sekitar Rp 15 triliun. Hal itu masih termasuk menguntungkan, karena dengan uang Rp 15 triliun, pemerintah bisa menyelamatkan subsidi BBM Rp. 200 triliun. (NURMULIA REKSO PURNOMO).