TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul menyarankan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengenai tudingan kubu Anas soal sumber dana pembelian mobil Harrier.

Hal itu dikatakan Ruhut Sitompul menanggapi pernyataan tim penasihat Anas yang meminta agar dilakukan konfrontasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenai sumber uang Rp 200 juta yang dipakai untuk membeli mobil Harrier. KPK sendiri menduga mobil Harrier itu merupakan gratifikasi yang diterima Anas dari perusahaan pemenang tender Hambalang.

"Galau sekali dia (Anas) itu. Kami gak ada masalah soal itu, kami itu selalu hormati KPK. Taat hukum. Jadi jangan (seolah-olah) Anas yang jadi KPK," kata Ruhut kepada Tribunnews.com, Minggu (30/3/2014).

Ruhut sendiri menilai Anas sudah dalam keadaan yang stres, karena terjerat kasus dugaan korupsi di KPK. Karena itu, Ruhut menganggap Anas sangat galau dan suka berbicara sembarangan.

Meski begitu, Ruhut mengatakan agar Anas dan tim penasihat hukumnya tak sesumbar, apalagi merusak citra orang lain dengan pernyataan-pernyataannya.

"Galau dia (Anas) itu. Lalu soal dana pemilu (2009), mana dia tahu. Waktu itu kan belum jadi apa-apa dia. Jadi timses juga nggak, lalu cuap-cuap macam itu. Sudah ah Nas," kata Ruhut.

"Soal Harrier lagi, janganlah Nas buat saya cemburu. Kan banyak orang bilang Ruhut itu anak kesayangannya Pak SBY, masa saya aja gak dikasih uang, dia malah ngaku-ngaku dikasih. Galau, stres, semuanya lah sudah ada di dia itu," imbuhnya.

Anas sendiri sebelumnya menyatakan memiliki bukti valid soal sumber uang yang dia gunakan untuk membeli mobil Harrier. Bahkan data awalnya klaim Anas sudah diberikan ke penyidik KPK.

Sementara tim pengacara Anas mengungkapkan bahwa uang itu dari SBY, karena kliennya telah mengemban tugas khusus yang akhirnya menjadikan SBY-Boediono Presiden dan Wapres RI periode 2009-2014.

"Kami juga berharap, KPK akan mengonfrontir antara Mas Anas dengan Pak SBY, boleh juga sekalian Bu Ani Yudhoyono, terkait uang muka mobil Harier Rp 200 juta," kata Pengacara Anas, Handika Honggo Wongso.