Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kegagalan mewujudkan kedaulatan bangsa bermula dari ketidaksinkronan antara rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yang dilakukan pemerintah.
 
“Penyelenggara negara tidak paham akan ketidaksinkronan antara RPJP 2005-2025 dengan RPJM 2009-2014,” ujar Koordinator Nasional Aliansi Untuk Desa Sejahtera (ADS) Tejo Wahyu Jatmiko di Cikini, Jakarta, Selasa (29/4/2014).
 
Tejo mengatakan jelas sekali pernyataan dalam RPJP yang menyebutkan bahwa pertanian dan pertambangan merupakan tulang punggung perekonomian bangsa. Namun, dalam penjelasan visi misi presiden yang tertuang dalam RPJM hanya menempatkan pertanian sebagai prioritas nomor lima.
 
Sehingga lanjut Tejo, akibat ketidaksinkronan tersebut pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir hanya mengalokasikan budget sebesar 6-7 persen dari keseluruhan total anggaran pendapataan dan belanja negara (APBN).
 
“Ini jauh dari saran badan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yaitu FAO (Food and Agriculture Organisation) yang menyarankan bahwa negara hendaknya menyisihkan minimal 20 persen anggarannya untuk memenuhi hak atas pangan rakyatnya,” ujar Tejo.
 
Lanjut Tejo, akibat lain dari prioritas yang rendah atas pangan adalah lemahnya implementasi kebijakan pangan dilapangan serta upaya yang sedikit  terhadap perlindungan produsen skala kecil yang meliputi lahan, sarana, dan tata niaga.
 
“Selain produsen, konsumen juga tidak dibangun upaya sistematis dan serius untuk menjadi pelindung pertanian,” ujar Tejo.
 
Tejo mengatakan ketergantungan terhadap pangan impor dengan membuka kran sebesar-besarnaya mengakibatkan target kemandirian pangan sesuai cita-cita Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada awal masa pemerintahannya hingga kini tidak tercapai.