TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Sosial tengah melakukan skema inovatif selama 100 hari kerja terkait Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB). Tahun ini, Kemensos siap berkontribusi memulangkan 50 ribu TKIB melalui Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) yang memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) agar segera mandiri.

"Program ini diharapkan bisa bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI untuk pelatihan kerja," ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Jumat (30/1/2015).

Bagi masyarakat miskin yang tidak tercatat atau teregistrasi (unregistered people) tengah dilakukan validasi. Pada RAPBNP tahun 2015, Kemensos menyediakan buffer 500 ribu RTS dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1,7 juta jiwa.

"Hal itu dilakukan karena masih ditemukan inclusion error dan exclusion error penerima manfaat perlindungan sosial dari Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)," tandasnya.

Sedangkan untuk penanggulangan kemiskinan, Kemensos menyiapkan sebagai center of excellent. Sehingga menjadi one gate policy dan menyiapkan grand design programnya dan bertahap dilakukan proses teknokratis sebagai implementasi kebijakan tersebut.

Saat ini, angka kemiskinan tercatat 10,96 persen. Menurut RPJM target 2019 turun menjadi 7 persen dan dalam 5 tahun ditargetkan kemiskinan turun 4 persen. Kemensos berkontribusi menurunkan seperempat dari target nasional 1 persen dengan asumsi alokasi anggaran program Kemensos tidak berubah.