TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terkait polemik pelantikan Kapolri terpilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo telah membuat empat kebijakan.

Empat kebijakan yang bersifat sementara tersebut ditempuh Jokowi untuk mengulur waktu dan melepas beban yang ditanggungnya selama ini.

Pertama, Jokowi mengulur waktu melalui penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan. Pengamat politik Gun Gun Herianto, mengatakan penundaan tersebut karena resistensi masyarakat yang menolak Budi Gunawan dilantik menjadi Kapolri. Sementara DPR RI sendiri menyetujui.

Strategi kedua, Jokowi sengaja mengundang para ahli yang tergabung dalam tim sembilan untuk pra kondisi menetralisir begaram pandangan publik. Strategi ini ditempuh agar fokus pemberitaan tidak melulu kepada Jokowi sehingga Jokowi memiliki semacam 'tameng'.

"Pak Jokowi mengundang tim sembilan dan kemudian mengubah fokus pulik ke tokoh-tokoh senior ini yang notabene sebagian kerap berpolemik terkait KPK-Polri," kata Gun Gun di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (31/1/2015).

Strategi ketiga, memanfaatkan media-media besar (main stream) melalui sejumlah tayangan-tayangan ekslusif. Melalui media, Jokowi bisa memasok opini publik sekehendak hatinya.

"Ini menjadi lebih terkanalisasi sehingga Pak Jokowi punya kesempatan berdialektika," kata Gun Gun.

Strategi keempat adalah manuver yakni menggelar pertemuan dengan orang sangat berpengaruh seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden ketiga BJ Habibie.

Pertemuan dengan Prabowo diyakini memberikan shock therapy kepada lingkungan Istana Negara yang selama ini menekan Jokowi.

"Panggung utama adalah Pak Prabowo. Ini mempunyai ekses shock therapy pada kekuatan sekitar Jokowi. Misalnya pernyataan Pak Prabowo akan mendukung pemerintahan eksekutif itu menjadi stressing lebih banyak media," tukas Gun Gun.