TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat politik Boni Hargens menilai kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian, sebuah ujian yang keras terhadap Presiden Jokowi. Ujian ini sebelumnya dua kali menerpa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. "Perkara ini bukan perkara yang sederhana," kata Boni, Minggu (1/2/2015).

Menurut Boni, hal itu diawali dengan penetapan tersangka Budi Gunawan ketika momentum pencalonan calon kapolri. Selanjutnya, Abraham Samad yang dituduh ada main lobi politik, dan sekarang masih tanda tanya. Esoknya Bambang Widjojanto ditangkap, dan beruntun pimpinan KPK lainnya dilaporkan ke Mabes Polri atas dugaan 'skandal' masa silam.

"Hal ini ada latar belakang yang sangat rumit. Di Polri pun ada pertarungan jenderal untuk menjadi Kapolri. Para jenderal pun kebanyakan tidak bersih," kata Boni.

Dia berharap tim 9 dapat memecahkan permasalahan-permasalahan ini. Sebab duganya, banyak pertarungan kepentingan di balik layar. Tapi sikap Jokowi sudah bagus dengan berusaha berdiri di tengah-tengah.

"Yang kita butuhkan adalah keputusan yang tepat dari Jokowi, meskipun tidak cepat. Jokowi harus menyelamatkan KPK-Polri. Jokowi harus mencari win-win solution," ujarnya.

Lebih jauh, Boni mengemukakan bahwa BG harus segera dilantik dan berikutnya stop kriminalisasi KPK. Namun, ketika sudah menjabat dan terbukti bersalah, maka BG harus dicopot dan digantikan yang lain.

"KPK pun sebaliknya harus meneruskan proses hukum. Mari selamatkan kpk dan polri, karena bangsa ini ada di tangan penegak hukum," imbuhnya.