TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Direktur Eksekutif Pengawas Aparatur Sipil Negara (Pengawas ASN) Sangga Sinambela, menyanyangkan sikap yang dipertontonkan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini didepan publik. Dua institusi tersebut, kata Sangga, akhir-akhir ini terlihat "cakar-cakaran".

"Kemelut ini berawal saat penetapan tersangka Komisaris Jenderal (Komjend) Budi Gunawan (BG) ketika dia diusung menjadi Kapolri. Lalu dilanjutkan, dengan adanya penangkapan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) serta pelaporan komisioner KPK Adnan Pandu Praja ke Mabes Polri. Dua institusi ini terkesan seperti ada perseteruan yang mendalam," kata Sangga dalam pernyataannya yang diterima tribunnews.com, Rabu (28/1/2015).

Menurutnya, kesan itu salah kaprah. Yang ada, adalah perseteruan individual dengan menggunakan simbol-simbol institusinya itu. Sangga yakin, jika ditilik dari sisi kinerja dan keuangan negara maka terlihat bahwa perilaku aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat negara di Polri dan KPK patut untuk disayangkan.

"Disayangkan karena mereka mempertontonkan hasil kinerja dari proses penyidikan kepada publik dengan cara-cara yang vulgar dan tidak beraturan. Memangnya negara ini tidak memiliki sistem jikalau harus menghadapi kondisi seperti kejadian saat ini," ungkapnya.

"Masa mereka yang menggunakan dana dari APBN untuk saling mencakar didepan warga negaranya?. Apa memang seperti itu sistem yang mereka tahu? Apa mereka tidak paham dengan sistem kinerja antara institusi negara? Sekali lagi, kami menyayangkannya," sebut Sangga.

Kata Sangga, sebenarnya mereka sudah melenceng dari tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sebab ujar Sangga, tidak ada satupun aturan yang menyatakan, jika ditemukan persoalan yang seperti itu maka solusinya adalah ribut-ribut.

Jadi, saran kami agar kejadian seperti itu tidak berulang-ulang. Seharusnya DPR RI sebagai wujud dan simbol perwakilan rakyat yang mengawasi roda pemerintahan mengambil sikap yang tegas.

"Sudah saatnya DPR RI memutuskan agar menugaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit kinerja terhadap Polri dan KPK untuk melihat secara langsung dan objektif terkait yang dipermasalahkan itu," harapnya.

"Audit ini lebih komprehensif dan sesuai tugas pokok dan fungsi BPK RI. Pasca audit, jika hasilnya ditemukan ada yang aneh, DPR RI bisa membentuk Panitia Kerja (Panja) maupun Panitia Khusus (Pansus)," Sangga. Sinambela menegaskan.