Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya Bambang Soesatyo mengatakan, seratus hari pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo ditandai dengan rendahnya efektivitas pemerintahan.

"Untuk bisa efektif memerintah, Jokowi harus bergulat melawan ragam kepentingan dari kekuatan-kekuatan politik yang mendukungnya. Sayangnya, Jokowi belum memenangi pergulatan itu," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/1/2015).

Lebih lanjut dirinya mengatakan, akibatnya negara kembali dibayang-bayangi ketidakpastian, yang ditandai dengan memanasnya rivalitas Polri versus KPK.

"Friksi Polri Vs KPK saat ini sebenarnya bisa dengan mudah diselesaikan oleh presiden. Cukup menggunakan hak prerogatifnya, presiden bisa menyudahi rivalitas dua institusi itu. Namun, presiden tidak leluasa menggunakan kekuasaannya itu," kata Bambang.

Menurutnya, presiden dipaksa harus mendengar dan memenuhi kepentingan para pendukungnya. Persoalan pun berkembang menjadi makin rumit. Dan, bertele-telenya penyelesaian friksi Polri vs KPK menjadi indikator utama rendahnya efektivitas kepemimpinan Jokowi.

"Hanya dalam 100 hari sejak dilantik, sinar pemerintahan ini telah redup," katanya.

Dirinya mengatakan, kepemimpinan Jokowi tidak efektif karena semua kekuatan politik pendukungnya termasuk para relawan dan LSM, terang-terangann merampas hak prerogatif presiden. Mereka memaksa dan juga menekan Jokowi agar memenuhi kepentingan mereka.

"Di sisi lain, Jokowi terlihat tidak berdaya karena takut kehilangan dukungan," ujarnya.

Dirinya yakin, keadaan akan terus memburuk jika kekuatan politik pendukung Jokowi dan relawan serta LSM tidak mau menahan diri. Para pendukung Jokowi itu harus legowo, membiarkan Jokowi mewujudkan soliditas pemerintahannya. Sebaliknya, kalau hak prerogatif presiden terus dirampas utk memenuhi kepentingan tertentu, pemerintahan Jokowi akan menjadi bahan olok-olok publik.