TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah mengefesienkan pelaksanaan ibadah haji untuk menekan biaya. Pasalnya, biaya pelaksanaan ibadah haji (BPIH) di Indonesia terbilang mahal dibandingkan dengan  negara-negara tetangga.

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengusulkan sejumlah langkah agar pelaksanaan ibadah haji lebih efesien sehingga pada gilirannya dapat menekan BPIH. Usulan ini disampaikan saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Lukman Saifuddin, Kamis (29/1/2014) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pertama, menekan biaya sewa pemondokan untuk jemaah haji dengan cara melakukan penyewaan jauh hari, misal setahun sebelum pelaksanaan ibadah haji. Dengan cara itu posisi tawar menjadi lebih tinggi, sehingga diperoleh harga yang lebih murah dibanding jika sewa dilakukan saat mendekati ibadah haji.

Melakukan penyewaan jauh-jauh hari, selain terbuka peluang mendapatkan harga yang murah juga memberi keleluasaan untuk memilih tempat yang dekat dengan pusat ibadah, yakni Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah.

Untuk itu Hidayat mengusulkan agar pembahasan masalah sewa ini dibicarakan dengan DPR lebih awal. Misalnya untuk musim haji tahun 2016, sudah dibicarakan sejak sekarang. Sehingga tim negosiasi yang berangkat untuk mencari pemondokan musim haji 2015, juga bisa langsung mencari untuk 2016.

"Toh pada prinsipnya anggarannya ada, dan yang paling penting semua dilakukan dengan transparan dan tidak melanggar hukum," papar Hidayat.

Kedua, mempersingkat waktu ibadah. Jika selama ini jemaah haji berada di Arab Saudi sampai dengan 40 hari, bisa dipersingkat menjadi maksimal 30 hari. Hidayat menilai, sejatinya untuk melaksanakan ibadah haji cukup dengan waktu maksimal 20 hari.