TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan menilai, upaya dan komitmen Presiden Joko Widodo dalam memberantas korupsi masih jauh dari memuaskan dalam 100 hari pemerintahannya. Indikatornya, kata Ade, proses pemilihan pejabat penegak hukum seperti jaksa agung dan kapolri yang dinilainya sarat dengan kompromi.

"Masih mengecewakan. Indikatornya proses pemilihan penegak hukum seperti jaksa agung dan polisi, Jokowi masih kompromi. Skornya masih dapat nilai merah Jokowi dalam seratus hari pemerintahannya," ujar Ade, saat dihubungi, Rabu (28/1/2015).

Ade mengatakan, pilihan jokowi atas sejumlah sosok yang mengisi posisi-posisi strategis mengesankan adanya bagi-bagi kursi. Menurut dia, hal tersebut menimbulkan keraguan apakah komitmen Jokowi untuk memberantas korupsi benar-benar dijalankan. Jaksa Agung HM Prasetyo merupakan mantan kader Partai Nasdem, salah satu pendukung Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014.

Belakangan, yang menuai polemik adalah penunjukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri. Presiden Jokowi tak membatalkan pencalonannya sebagai Kapolri meski telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

"Mestinya presiden tegas karena Kepolisian Kejaksaan, dan KPK merupakan trisula untuk memberantas korupsi. Jadi sangat disayangkan jaksa agung dan kapolri dibuat kompromi," kata Ade.

Komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi, kata Ade, semakin meragukan setelah berbagai peristiwa yang menerpa KPK pasca-penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Perseteruan antara KPK dengan Polri pun terjadi. Sekitar 10 hari setelah status tersangka Budi diumumkan, pihak kepolisian menggelandang Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ke Badan Reserse Kriminal Polri dan langsung diperiksa sebagai tersangka dengan tuduhan memengaruhi saksi untuk memberikan keterangan tidak benar dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi tahun 2010.

Hingga kini, kata Ade, Jokowi belum menyampaikan sikap tegas dan solusi untuk menyelesaikan konflik kedua lembaga penegak hukum itu. Menurut dia, Jokowi seolah melempar 'bola panas' ke KPK atas keputusannya yang tidak tepat menunjuk Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.