TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Populi Center Nico Harjanto mengkritik 100 hari kinerja pemerintahan presiden Joko Widodo. Jokowi dianggap belum mampu membuktikan bahwa dirinya bukan "boneka" Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Saya rasa itu kunci persoalan. Jokowi sebagai kepala negara belum bisa keluar dari status petugas partai," ujar Nico di Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Nico menyayangkan kondisi tersebut. Sebab, pada dasarnya dukungan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi kuat. Rekam jejak Jokowi juga bersih. Oleh sebab itu, seharusnya keputusan politik yang diambil Jokowi berorientasi ke aspirasi rakyat, bukan malah ke partai politik.

Atas dukungan rakyat yang begitu besar tersebut, Nico melanjutkan, seharusnya juga dapat dijadikan daya tawar politik Jokowi kepada kekuatan politik di belakang Jokowi untuk berunding secara equal kedudukannya terkait kebijakan yang akan diambil.

"Bagaimana pun juga, sekarang Jokowi adalah pemimpin tertinggi negara kita. Sehingga tidak lagi ada di bawah bayang-bayang kekuasaan partai politik pengusung," ujar Nico.

Nico melihat keputusan politik yang diambil tak berdasarkan bayang-bayang partai politik, sangat dibutuhkan saat ini. Jika Jokowi masih memiliki kendala psikologis sebagai petugas partai, Nico yakin pemerintahannya ke depan akan kesulitan. Kepercayaan publik merosot dan terhambatnya program-program.

"Bahkan, ke depan akan sangat mungkin jika presiden lebih baik benar-benar lepas dari partai. Meski ini butuh langkah politik selanjutnya," ujar dia.